Pusat Studi Islam UII

Tulisan Terkait Sambutan Direktur PSI UII dalam FGD HAM dan Syariah Catatan Dan Temuan Penting Program Gender Equality Seri Ke-3 Kaji Buku Studi Islam Nusantara

FOCUS GROUP DISCUSSION “Pembelajaran HAM dan Syariah di Perguruan Tinggi Agama Islam” download makalah FGD-1 | download makalah FGD-2 | download makalah FGD-3 |  FGD  |  Penelitian Lapangan  |  Workshop | LATAR BELAKANG Pencitraan positif masyarakat dunia terhadap Indonesia sebagai negara majemuk yang damai dan toleran beberapa tahun belakangan mulai tercoreng seiring maraknya berbagai insiden kemanusiaan berlatar agama, seperti aksi terorisme dan bom, fatwa MUI yang menyesatkan aliran tertentu yang dianggap menyimpang dari keyakinan mainstream umat Islam, tindakan anarkisme berupa penyerangan dan pembakaran tempat-tempat ibadah, dan termasuk munculnya ide penegakan syariat Islam melalui Peraturan Daerah (Perda) di beberapa daerah. Berbagai kalangan mulai mempertanyakan kontribusi agama (syariat Islam) terhadap penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM). Pertanyaan fundamental yang muncul adalah (1) mengapa kebebasan sipil yang selama ini jadi ikon reformasi terancam eksistensinya seiring dengan munculnya kelompok yang kadang menafikan toleransi dan kebhinnekaan? (2) Bagaimana menjelaskan relasi HAM dan syariah? (3) Apakah syariah mampu berdialektika dan mengakomodasi nilai-nilai HAM? Tantangan penegakan HAM di Indonesia juga disebabkan mind set sebagian umat Islam yang masih meragukan atau menolak HAM yang dipandang produk Barat dan tidak memiliki legitimasi dalam ajaran-ajaran Islam. Di dunia Muslim, termasuk di Indonesia, terdapat konflik dan ketegangan antara pendukung HAM dengan barisan kaum Islamis, yang berkisar pada gagasan untuk pemapanan syariat Islam melalui kekuasaan negara. Materi-materi keislaman yang diajarkan di Perguruan Tinggi terutama di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) telah membentuk cara pandang mahasiswa yang cenderung normatif dan konservatif. Dalam kasus Ahmadiyah misalnya, mahasiswa lebih responsif menggugat keyakinan Ahmadiyah terhadap kenabian Mirza Ghulam Ahmad daripada menggugat pelanggaran dan perampasan atas hak-hak asasi mereka. Berangkat dari paparan ini PSI-UII meliaht pentingnya materi HAM dan Syariah diajarkan di PTAI berdasar beberapa alasan, di antaranya:Pertama, HAM sesungguhnya bagian yang paling pokok dalam Islam. Pelaksanaan HAM di bidang agama pada intinya adalah bagaimana mewujudkan suatu kerukunan umat beragama, sehingga dapat tercipta suasana saling menghormati, menghargai, mepercayai serta saling kerjasama antara umat beragama yang berbeda. Dengan sendirinya, mempelajari HAM dapat menjauhkan dari disintegrasi bangsa. Kedua, HAM merupakan wacana global jika tidak diikuti akan termarjinalkan dalam percaturan global. Merujuk berbagai penelitian lembaga internasional, Indonesia seringkali dikategorikan sebagai negara yang masuk rekor paling tinggi melakukan pelanggaran HAM. Pencitraan buruk terhadap Indonesia yang dianggap sebagai bangsa yang barbaris, tidak ramah dan tidak toleran dengan sendirinya sangat mengganggu sekali terhadap langkah dan stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Ketiga, Perguruan Tinggi merupakan wahana diseminasi yang sangat efektif menanamkan nilai-nilai HAM karena kampus merupakan tempat persemaian agent of change yang mentransformasikan perubahan-dan pencerahan di masa yang akan datang. Banyak masalah atau muatan materi yang dikandung dalam HAM dan dimungkinkan dijadikan salah satu mata kuliah yang ditawarkan, misalnya melalui mata kuliah wajib pada fakultas atau jurusan tertentu seperti politik Islam di Syari'ah. Pengajaran HAM di PTAI akan banyak membantu mahasiswa memahami dan mempersiapkan diri untuk menjadi good citizen dan mewujudkan cita-cita masyarakat madani. Berdasar alasan di atas, PSI UII berencana menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) ”Pembelajaran HAM dan Syariah di Fakultas Agama di Perguruan Tinggi Agama Islam di DIY.” Dalam konteks ini FGD menjadi bagian dari tahapan penelitian (kegiatan pendahulan) yang akan menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut terhadap kemungkinan pelaksanaan pembelajaran HAM dan Syariah di Perguruan Tingi Islam di Indonesia.